Komisi XI Minta Mitra Kerja Dukung Pemulihan Ekonomi Bali

31-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Bali, Jumat (29/10/2021). Foto: Suci/Man

 

Bali sebagai salah satu provinsi yang menjadi jendela dunia, di mana dunia melihat Indonesia dari Bali. Dan diketahui, sektor pariwisata mendominasi penerimaan daerah di Bali, maka pemulihan ekonomi Bali menjadi perhatian Komisi XI DPR RI, agar perekonomian bangkit kembali. Oleh karena itu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengharapkan mitra kerja Komisi XI DPR RI dapat mendukung  pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.

 

Hal tersebut disampaikan Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Ketua BPK, Deputi Gubernur BI, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, Sekretaris Utama BPS, Direktur Bank Mandiri, Direktur BRI, Direktur BTN, Direktur BNI, Dirut  PT. Jamkrindo, Direktur PT. Askrindo, Kepala Kanwil BPKP Provinsi Bali, Kepala Biro Perekonomian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

 

“Kami mengharapkan dukungan mitra-mitra kerja Komisi XI DPR RI khususnya yang berada di Bali mendukung  pemulihan ekonomi  Provinsi Bali yang akan berdampak kepada keuangan negara di Provinsi Bali,” kata Dito dalam sambutannya di Bali, Jumat (29/10/2021).

 

Mitra kerja Komisi XI DPR RI antara lain  Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Dalam kesempatan tersebut, Dito menyampaikan tema Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali kali ini adalah “Perekonomian Daerah Provinsi Bali dan Keuangan Negara di Provinsi Bali serta Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali”. Terkait hal tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, tujuan Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali adalah untuk mengetahui dukungan mitra kerja Komisi XI DPR terhadap pemulihan ekonomi Bali.

 

“Kami ingin mengetahui bagaimana dukungan mitra kerja Komisi XI DPR di Provinsi Bali, antara lain BPK melalui kegiatan pemeriksaan keuangan, Kementerian Keuangan melalui kegiatan peningkatan penerimaan negara maupun peningkatan efektivitas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, BI  melalui pelaksanaan program-program Strategis, OJK melalui pelaksanaan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan serta perlindungan konsumen industri jasa keuangan di Provinsi Bali, LPS melalui pelaksanaan penjaminan terhadap simpanan nasabah di Perbankan Bali dan seterusnya,” papar Dito.

 

Dalam pertemuan dengan seluruh pemangku ekonomi tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari dan Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Indah Kurnia, Musthofa, Melchias Markus Mekeng, Sarmuji, Mukhamad Misbakhun, Puteri Anetta Komarudin, Heri Gunawan, Wihadi Wiyanto, Fauzi H. Amro, Willy Aditya, Ela Siti Nuryamah, Farida Hidayati, Didi Irawadi Syamsudin, Harmusa Octaviani, Ecky Awal Mucharam, Achmad Hafisz Thohir, Primus Yustisio, dan Wartiah. (sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...